On 10 August 2014, 20 people, including four women and one child, were arrested in Warambaim in Nimbokrang district, under accusations of being members of the Papuan National Army/Free Papua Organisation (Tentera Papua Nasional/Organisasi Papua Merdeka, TPN/OPM). Their arrests followed previous raids in Berab village in Nimbokrang district in July 2014, reportedly after Mobile Brigades (Brigade Mobil, Brimob) and Papua regional police (Kepolisian Daerah Papua, Polda Papua) received information about alleged armed pro-independence camps in the village.
A letter of complaint submitted to the Head of Papua National Police province by human rights lawyers representing the 12 men who remain in detention reported that some of the 20 people detained were beaten by police. Paulus Logo was hit repeatedly on the neck with rifle butts, beaten on the back with batons and hit on the head with a wooden stick on arrest. Wene Naftali Hisage was also hit repeatedly with rifle butts and beaten with batons on arrest. In detention at Jayapura Regional police station, Hisage was hit on the mouth, back and neck with a wooden plank and his legs were stamped on by police officers. He had acted as a translator for those detainees who do not speak Indonesian, and police started beating him when they thought his translation was insufficient. A woman named Amina Sapla was hit on the back and left arm with a car jack. The letter also stated that another detainee, Jhon Lakopa Pigai, still had visible injuries from beatings endured on arrest and in detention. Sahayu Loho was forced to wear military fatigues and pose with several objects that had been found in one of the police searches, including arrows and a baton, and was then photographed by police.
Eight people were released without charge the following day on 11 August, including the four women and one child and three other men – Paulus Logo, Wene Naftali Hisage and Albert Matuan. Even though they had technically been released without charge, several police investigators continued to interrogate them on their identities and instructed that they remain in the police station. On 13 August, lawyers from KontraS Papua were denied access to the remaining 12 detainees. Investigators refused to provide any information regarding the detainees and instead asked the lawyers to coordinate with the Head of the Criminal Investigation Unit (Kepala Satuan Reserse dan Kriminal, Kasat Reskrim) of Jayapura Regional police station. When they approached the Kasat Reskrim, he in turn allowed access only to the eight people who had technically been released but remained in detention three days after their arrest. Upon meeting the eight individuals and hearing their plight, lawyers demanded their release. They were then released an hour later.
Lawyers continued to be denied access to the 12 remaining detainees – Philemon Yarem, Loserek Loho, Sahayu Loho, Enos Hisage, Herman Siep, Nius Alom, Jhon Lakopa Pigai, Gad Mabel, Anton Gobay, Yos Watei, Matius Yaung and Alpi Pahabol. Investigators at Doyo District police station refused their request of a copy of the arrest warrant, stating instead that this was not possible without permission from the Head of the Regional police (Kepala Polisi Resort, Kapolres). On 14 August, after hours of negotiation with the police, lawyers managed to obtain arrest warrants for only four of the detainees – Philemon Yare, Loserek Loho, Sahayu Loho and Enos Hisage. On 18 August, lawyers were permitted to meet these four detainees to get the Power of Attorney letters signed but were not allowed to hold discussions with them.
In the following days, after continued barriers to access, lawyers managed to negotiate with police to meet with the eight other detainees in order to get their Power of Attorney letters signed. According to lawyers, six of the detainees do not speak Indonesian, exposing them to greater vulnerability during their legal process. The 12 men were charged with treason under Article 106 of the Indonesian Penal Code.
Sources
Information received from human rights lawyers, August – October 2014
Report by the JPIC Team of GKI TP Church Synod Office, “Penyisiran aparat keamanan di Kampung Berap,” 17 September 2014
Report by a Jayapura-based human rights investigator, “Penangkapan 21 orang yang diduga anggota TPN/OPM”, 12 August 2014
Report by Jayapura-based human rights source, “Aparat Kabungan Kerebek Rumah Warga Kampung Brab, Tiga Orang Ditangkap,” 25 July 2014
Last updated 18 December 2014 Pada tanggal 10 Agustus 2014, 20 orang termasuk empat wanita dan satu anak, ditangkap di Warambaim di distrik Nimbokrang, dibawah tuduhan bahwa mereka adalah anggota Tentera Papua Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN / OPM). Penangkapan mereka mengikut penyisiran sebelumnya di kampung Berab di distrik Nimbokrang pada bulan Juli 2014, dilaporkan setelah Brigade Mobil (Brimob) dan Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) menerima informasi tentang adanya kamp pro-kemerdekaan bersenjata di kampung tersebut.
Sebuah surat pengaduan disampaikan ke Kapolda oleh pengacara HAM yang mewakili 12 orang yang ditahan melaporkan ada beberapa orang di antara 20 orang yang ditahan dilaporkan yang dipukul oleh polisi. Pada saat penangkapan, Paulus Logo dipukul berulang kali di leher dengan popor senjata, di bagian belakang dengan rotan dan kepalanya dengan batang kayu di. Wene Naftali Hisage juga dipukul berulang kali dengan popor senjata dan rotan pada saat penangkapan. Dalam tahanan di Polres Jayapura, Hisage dipukul di mulut, punggung dan leher dengan papan kayu dan kakinya diinjak oleh polisi. Dia telah mengambil peranan sebagai penerjemah bagi para tahanan yang tidak bisa berbahasa Indonesia, dan polisi memukulnya kapan mereka berpendapat penerjemahannya tidak memadai. Seorang wanita bernama Amina Sapla dipukul di bagian belakang dan lengan kiri dengan besi dongkrak mobil. Surat pengaduan tersebut juga menyatakan bahwa Jhon Lakopa Pigai masih memiliki luka yang masih dapat dilihat dari pemukulan yang dialaminya pada saat penangkapan dan dalam tahanan. Sahayu Loho dipaksa memakai seragam militer dan difoto oleh polisi dengan beberapa barang yang ditemukan saat pencarian polisi, termasuk panah-panah dan tongkat.
Delapan orang dibebaskan tanpa dakwaan hari berikutnya pada tanggal 11 Agustus, termasuk empat wanita dan satu anak dan tiga orang lainnya – Paulus Logo, Wene Naftali Hisage dan Albert Matuan. Meskipun mereka secara teknis telah dibebaskan tanpa dakwaan, beberapa penyidik polisi terus menginterogasi mereka sehubungan dengan identitas mereka dan memerintahkan mereka tetap berada di polres tersebut. Pada 13 Agustus, pengacara dari KontraS Papua tidak diberi akses ke 12 orang yang masih dalam penahanan. Penyidik polisi tidak memberikan informasi mengenai para tahanan malah meminta pengacara untuk berkoordinasi dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Jayapura. Ketika mereka mendekati Kasat Reskrim, akses hanya diberikan kepada delapan orang yang secara teknis sudah dibebaskan tetapi masih ditahan tiga hari setelah penangkapan mereka. Setelah bertemu dengan delapan orang tersebut dan mendengar penderitaan mereka, pengacara menuntut pembebasan mereka. Mereka kemudian dikeluarkan satu jam kemudian.
Akses ke pengacara hukum masih terhambat bagi 12 tahanan yang lain – Filemon Yarem, Loserek Loho, Sahayu Loho, Enos Hisage, Herman Siep, Nius Alom, Jhon Lakopa Pigai, Gad Mabel, Anton Gobay, Yos Watei, Matius Yaung dan Alpi Pahabol. Penyelidik di Polsek Doyo menolak permintaan mereka untuk mendapatkan salinan surat perintah penangkapan mereka, menyatakan bahwa ini tidak mungkin tanpa izin dari Kepala Polisi Resort (Kapolres). Pada 14 Agustus, setelah beberapa jam bernegosiasi dengan polisi, pengacara berhasil mendapatkan surat perintah penangkapan hanya untuk empat tahanan – Filemon Yarem, Loserek Loho, Sahayu Loho dan Enos Hisage. Pada tanggal 18 Agustus, pengacara diizinkan untuk menemui empat tahanan tersebut untuk metandatangani surat kuasa pengacara namun tidak diizinkan untuk berdiskusi dengan mereka.
Pada hari-hari berikutnya, setelah akses ke pengacara hukum terhambat secara berterusan, pengacara berhasil bernegosiasi dengan polisi untuk bertemu dengan delapan tahanan untuk mendapatkan tandatangan mereka untuk surat kuasa pengacara. Menurut pengacara, enam tahanan tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia, membuat mereka kerentanan menghadapi proses hukum mereka. 12 orang didakwa dengan makar berdasarkan Pasal 106 KUHP Indonesia.
Sumber
Informasi dari pengacara HAM, Agustus – Oktober 2014
Laporan dari Tim JPIC Team of GKI TP Kantor Gereja Sinode, “Penyisiran aparat keamanan di Kampung Berap,” 17 September 2014
Laporan dari penyelidik HAM di Jayapura, “Penangkapan 21 orang yang diduga anggota TPN/OPM”, 12 August 2014
Laporan dari sumber HAM di Jayapura, “Aparat Kabungan Kerebek Rumah Warga Kampung Brab, Tiga Orang Ditangkap,” 25 Juli 2014
Terakhir diperbarui: 18 Desember 2014