On 17 December, Soleman Fonataba was arrested for having West Melanesian 14-star flags and allegedly treasonous documents which were found in his home in Sarmi. His arrest came four days after the arrest of Edison Werimon, when documents were found at Werimon’s house detailing a meeting that intended to form a pro-Melanesian body with Fonataba as their leader. The men are accused of conspiracy to commit treason under Articles 106, 110, 53 and 55 of the Indonesian Criminal Code.
The prosecution letter (surat dakwaan) for the two men stated that upon finding a West Melanesian 14-star flag hung on the wall of Edison Werimon’s front room, Sarmi police arrested him and searched his home. Police reportedly found documents that detailed a meeting on 2 November 2013 hosted at Werimon’s home which intended to form a pro-Melanesian body called the ‘Republic Regional Melanesian Sarmi Senate,’ with Soleman Fonataba as their leader. Police then searched Fonataba’s home without a search warrant and reportedly found four West Melanesian 14-star flags and other pro-Melanesian documents.
Human rights lawyers condemned the police searches as un-procedural and thuggish. Gustaf Kawer, one of the lawyers for the two men, reported to local Papuan newspaper Jubi that fully armed police had entered Werimon’s home by force and threatened his son at gunpoint, forcing him to lay on his stomach during the search. When Werimon’s wife questioned police, they reportedly said that they did not have a reason for the search. Police confiscated small suitcase, three machetes and a few small axes. They also seized her childrens’ diploma certificates and IDR 1,600,000 (around USD 140), but these were later returned.
On 22 April, Edison Werimon and Soleman Fonetaba were each sentenced to one-and-a-half-years’ city arrest minus time already spent in detention after being found guilty of conspiracy to commit treason. City arrest forbids them from leaving Sarmi regency. As they have already been under city arrest since 23 July 2014, their sentences would end on 23 January 2016. The two men have since submitted an appeal on their sentences to the Sarmi High Court.
Sources
Email correspondence with human rights lawyers, January – March 2014
“Gustaf Kawer: Kasus Sarmi, Polisi Jangan Seperti Preman,” 20 March 2014, http://tabloidjubi.com/2014/03/20/gustaf-kawer-kasus-sarmi-polisi-jangan-seperti-preman/ Pada tanggal 17 Desember, Soleman Fonataba ditangkap karena memiliki bendera 14-bintang Melanesia Barat dan dokumen yang diduga mengandungi unsur-unsur pengkhianatan yang ditemukan di rumahnya di Sarmi. Penangkapannya terjadi empat hari setelah penangkapan Edison Werimon, di mana dokumen yang ditemukan di rumah Werimon merinci pertemuan yang dimaksudkan untuk membentuk organisasi yang pro-Melanesia di mana Fonataba dinamakan sebagai pemimpinnya. Mereka dituduh konspirasi untuk melakukan makar di bawah Pasal 106, 110, 53 dan 55 KUHP Indonesia.
Surat dakwaan bagi kedua mereka menyatakan bahwa bendera 14-bintang Melanesia Barat ditemui tergantung di dinding ruang depan Edison Werimon, di mana polisi Sarmi menangkapnya dan menggeledah rumahnya. Polisi dilaporkan menemukan dokumen yang rinci pertemuan pada 2 November 2013 yang diadakan di rumah Werimon yang dimaksudkan untuk membentuk organisasi pro-Melanesia bernama ‘Republic Regional Melanesian Sarmi Senate’, dengan Soleman Fonataba sebagai pemimpin mereka. Polisi kemudian menggeledah rumah Fonataba tanpa surat perintah (warrant) penggeledahan dan dilaporkan menemukan empat bendera 14-bintang Melanesia Barat dan dokumen pro-Melanesia lainnya.
Pengacara HAM mengutuk penggeledahan polisi sebagai un tidak mengikuti prosedur dan berkelakuan seperti preman. Gustaf Kawer, salah satu pengacara bagi kedua nya, dilaporkan di surat kabar lokal Papua Jubi bahwa polisi bersenjata lengkap memasuki rumah Werimon secara paksa dan mengancam anaknya di bawah todongan senjata, memaksa nya untuk berbaring di perutnya selama penggeledahan. Ketika istri Werimon menyoal polisi, mereka dilaporkan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki alasan untuk penggeledahan tersebut. Polisi menyita koper kecil, tiga parang dan kapak kecil. Mereka juga menyita sertifikat diploma anak-anak-nya ‘dan Rp 1.600.000 (sekitar USD 140), tetapi ini kemudian dikembalikan.
Sumber
Email dari pengacara HAM, Januari – Maret 2014
“Gustaf Kawer: Kasus Sarmi, Polisi Jangan Seperti Preman,” 20 Maret 2014, http://tabloidjubi.com/2014/03/20/gustaf-kawer-kasus-sarmi-polisi-jangan-seperti-preman/